Undang-undang baru memungkinkan Indonesia memenjarakan peneliti asing karena melanggar aturan

Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan undang-undang pada hari Selasa sistem nasional sains dan teknologi, yang membebankan tuntutan pidana terhadap peneliti asing yang dinyatakan bersalah melanggar peraturan visa.

Agen judi slot online – Badan legislatif mengambil keputusan dengan suara bulat untuk mengesahkan undang-undang tersebut menjadi undang-undang selama pertemuan pleno, meskipun ada banyak kecaman dari para peneliti yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut dapat membatasi kebebasan akademik dan menghambat perkembangan ilmiah di negara tersebut.

Politikus Anggota Parlemen dan Badan Amanat Nasional (PAN) Andi Yuliani Paris mengatakan undang-undang tersebut menetapkan sanksi pidana karena termasuk dua jenis penelitian, yaitu penelitian berisiko tinggi dan berbahaya.

“Para peneliti tidak perlu khawatir [selama] mereka memiliki izin etis [dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi],” kata Andi.

Menurut hukum, salinan yang diperoleh oleh Post, setiap judi slot online orang asing yang melakukan penelitian tanpa izin yang sah dapat menghadapi denda Rp4 miliar [US $ 287.418] dan dilarang mengajukan permohonan izin selama lima tahun.

Jika peneliti menyebabkan kerusakan pada benda-benda yang tidak ternilai atau membahayakan atau menyebabkan kematian orang-orang yang terlibat dalam penelitian, mereka akan dikenakan dakwaan pidana dengan hukuman penjara antara dua dan tujuh tahun dan denda antara Rp 3 miliar hingga Rp 7 miliar. .

Undang-undang itu juga menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan penelitian berisiko tinggi atau berbahaya harus mendapatkan izin dari pemerintah atau mereka bisa dikenai hukuman penjara satu tahun dan denda Rp2 miliar.

Undang-undang juga membebankan tuntutan pidana kepada peneliti asing yang mencuri sampel keanekaragaman hayati dengan hukuman penjara dua tahun dan denda Rp2 miliar.

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) mengatakan undang-undang itu dapat mengancam kebebasan akademik dan menyebutnya kontraproduktif untuk mendorong kolaborasi penelitian.

“Sanksi pidana dan proses rumit untuk memperoleh izin penelitian dapat menahan ekosistem penelitian di Indonesia. Sementara itu, Malaysia dan Singapura lebih terbuka untuk para peneliti asing dan dengan demikian berkontribusi secara signifikan pada ilmu pengetahuan, ”kata Sekjen AIPI Chairil Abdini kepada The Jakarta Post melalui pesan teks pada hari Selasa.

Kebebasan akademis, katanya, diperlukan untuk memajukan sains, khususnya dalam menemukan bukti ilmiah. “Itu [kebebasan akademik] juga termasuk kebebasan untuk mengungkapkan fakta meskipun [itu] tidak menyenangkan bagi kelompok politik atau sosial,” kata Chairil.

Peraturan tahun 2016 menetapkan bahwa ilmuwan asing harus mendapatkan izin dan visa tinggal terbatas untuk melakukan penelitian di negara tersebut.

Ilmuwan lokal sering mengkritik kebijakan visa yang ketat serta prosedur birokrasi yang panjang dalam mendapatkan izin penelitian untuk orang asing. (awa / afr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *